RUANGWAWASAN.COM – Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli menggelar aksi penyampaian aspirasi di dua lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (4/11/2026). Massa mendatangi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY dan Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY).
Koordinator Umum Aksi, Muflih Bachtiar, memimpin aksi tersebut. Aliansi menyoroti dugaan maladministrasi dalam proses administrasi perpajakan yang melibatkan Kanwil DJP DIY dan KPP Pratama Yogyakarta.
Aliansi Soroti Pemeriksaan Pajak Rp630,6 Juta
Dalam aksinya, massa menuntut DJP memberikan kepastian hukum dan klarifikasi. Persoalan ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak terhadap seorang wajib pajak yang mengaku telah melunasi Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2021 sebesar Rp630,6 juta.
Muflih menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, kasus ini menyangkut transparansi pelayanan publik, kepastian hukum, dan tanggung jawab aparatur negara.
Ia menjelaskan bahwa wajib pajak menerima Berita Acara dari KPP Pratama Yogyakarta pada 22 Januari 2026. Dokumen tersebut memberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2021 sebesar Rp630,6 juta hingga 1 Juli 2026.
Wajib pajak kemudian membayar kewajiban tersebut secara bertahap melalui billing yang dikoordinasikan petugas pajak. Total pembayaran mencapai Rp630.600.000 pada 30 Juni 2026.
Aliansi Pertanyakan Penerbitan Surat Pemeriksaan
Namun, Kanwil DJP DIY telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) pada 11 Juni 2026. Wajib pajak mengaku baru mengetahui pemeriksaan tersebut pada 15 Juli 2026, setelah melunasi seluruh pembayaran.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah Kanwil DJP DIY menerbitkan surat jawaban resmi Nomor S-553/WPJ.23/2026 pada 16 September 2026.
Surat tersebut mengungkap adanya Berita Acara Usulan Pemeriksaan Nomor BA-2/KKPTW/WPJ.23/2026. Dokumen itu juga tercatat pada 22 Januari 2026.
Aliansi mempertanyakan koordinasi antara KPP Pratama Yogyakarta dan Kanwil DJP DIY. Mereka menyoroti dua proses administrasi yang berkaitan dengan wajib pajak yang sama.
Desak DJP Periksa Pejabat dan Pegawai
Melalui aksi di Kanwil DJP DIY, massa mendesak pihak DJP menjelaskan secara tertulis dasar pemeriksaan tersebut. Mereka mempertanyakan alasan pemeriksaan tetap berjalan setelah wajib pajak menyelesaikan pembayaran.
Aliansi juga meminta DJP memeriksa seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat. Mereka menuntut pertanggungjawaban apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran dalam proses administrasi perpajakan.
Minta Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi
Sementara itu, melalui aksi di Lembaga Ombudsman DIY, massa mendesak Ombudsman melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi pelayanan perpajakan.
Aliansi meminta Ombudsman mengungkap hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada DJP. Mereka juga mendorong Ombudsman mempertimbangkan penghentian pemeriksaan terhadap wajib pajak tersebut.
Dalam menyampaikan tuntutan itu, aliansi meminta Ombudsman memperhatikan sejumlah bukti. Di antaranya Berita Acara KPP, komunikasi antara petugas pajak dan wajib pajak, serta bukti pelunasan pembayaran.
Selain itu, massa menuntut pencopotan Kepala Kanwil DJP DIY sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan. Mereka juga mendesak pengusutan terhadap pejabat dan pegawai pajak yang terbukti melakukan maladministrasi atau penyalahgunaan kewenangan.
Tegaskan Bukan Menolak Kewajiban Pajak
Aliansi Masyarakat Nusantara Peduli menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewajiban membayar pajak. Massa juga tidak bermaksud menghalangi kewenangan negara dalam melakukan pemeriksaan.
Sebaliknya, mereka ingin mendorong pelayanan publik yang transparan, profesional, dan akuntabel. Aliansi menilai setiap proses administrasi perpajakan harus menjunjung tinggi kepastian hukum dan melindungi hak wajib pajak.
“Pajak adalah kewajiban, kepastian hukum adalah hak,” menjadi pesan utama yang disuarakan aliansi dalam aksi tersebut.
Aliansi berharap DJP dan Ombudsman segera memberikan kejelasan atas persoalan ini. Langkah tersebut penting untuk melindungi hak wajib pajak sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.
