MALANG – Reformasi birokrasi tidak cukup diukur melalui capaian angka dan pemenuhan indikator administratif. Ukuran lebih penting, sejauh mana kebijakan dan kerja birokrasi mampu menjawab persoalan nyata dari masyarakat. Gagasan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Kuliah Praktisi Magister Sosiologi yang mengangkat tema: Peran Sosiologi Politik dalam Reformasi Berbasis Kebutuhan Rakyat yang diselenggarakan secara online melalui webinar, Sabtu, 29 Agustus 2026. Kuliah praktisi ini menghadirkan, Galuh Diajeng Wulandari, Inspektorat Kota Batu dan Prayogi, M.Si, anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Trenggalek dan peserta yaitu mahasiswa S1 dan S2 Sosiologi UMM, pekerja politik dan birokrat.
Ketua Program Studi Magister Sosiologi UMM, Rachmad Kristiono Dwi Susilo, Ph.D menyatakan, sosiologi politik merupakan salah satu konsentrasi dari peminatan sosiologi di Magister Sosiologi UMM. Sosiologi politik membahas isu-isu strategis dikaji yang tidak bisa dilepaskan dari politik praktis, ilmu politik dan sosiologi politik.
“kali ini kita bahas birokrasi sebagai kajian Sosiologi Politik. Benarkah selama ini birokrasi sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan-jangan hanya melayani prosedur dari organisasi formal yang abai pada kepentingan rakyat?”.
Galuh Diajeng menyatakan, persoalan birokrasi hari ini yaitu masih kaku dan panjang dalam memberikan pelayanan. Orientasi pada berbagai indikator kinerja dinilai berisiko membuat institusi pemerintah lebih sibuk mengejar angka daripada memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perspektif sosiologi politik untuk membaca hubungan antara negara, birokrasi, kepentingan politik, dan masyarakat.
Sementara itu, Prayogi menyoroti hubungan politik dan birokrasi. Dalam diskusi, intervensi politik, lemahnya sistem merit, politik balas budi, patronase, politik transaksional, serta lemahnya pengawasan disebut sebagai sejumlah persoalan yang memengaruhi profesionalitas birokrasi. Pergantian pejabat juga dinilai dapat membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
Alumni Magister Sosiologi UMM yang sekaligus anggota Bawaslu ini menegaskan, persoalan tersebut kemudian dikaitkan kebutuhan untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi. Rekrutmen dan penempatan seseorang pada posisi tertentu idealnya berdasar kompetensi sehingga jabatan publik dapat dijalankan secara profesional dan tidak menjadi bagian dari kepentingan politik.
Menariknya, kuliah praktisi ini sempat membahas konsep reinventing government dan penguatan partisipasi publik melalui pendekatan bottom-up. Penyegaran ini mengkritik kebijakan di Era Prabowo Gibran yang cenderung top down (dari atas ke bawah). Padahal, program yang bersumber dari kebutuhan masyarakat dinilai memiliki potensi besar, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa keberagaman kapasitas sumber daya manusia di masyarakat. Karena itu, partisipasi tidak cukup hanya dibuka secara formal, tetapi perlu diikuti pendampingan dan penguatan kapasitas agar masyarakat mampu terlibat secara substantif.
Pembahasan kemudian berkembang pada persoalan implementasi kebijakan. Hubungan tarik-ulur antara politik dan birokrasi dinilai dapat menyebabkan sebuah kebijakan mengalami reduksi ketika berbagai kepentingan masuk dalam proses implementasinya. Karena itu, pembatasan intervensi politik dan penguatan sistem merit dipandang penting untuk menjaga objektivitas dalam penentuan jabatan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
Salah satu peserta, Amalia Irfany, menyatakan bahwa isu pelayanan publik perlu dikaitkan dengan persoalan kebencanaan. Lambannya respons pemerintah pada kebakaran hutan, misalnya, menjadi salah satu contoh yang didiskusikan. Forum mempertanyakan apakah lambannya penanganan bencana berkaitan dengan persoalan politik, konsekuensi politik dari sebuah keputusan, atau justru karena birokrasi terlalu administratif dalam merespons situasi krisis.
Galuh Diajeng menekankan bahwa dalam konteks implementasi program, harus dikenal output dan outcome. Program pemerintah tidak boleh berhenti pada terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, tetapi harus menunjukkan perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pendampingan, petunjuk teknis yang jelas, serta kemitraan antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan program benar-benar menghasilkan dampak.
Kuliah pakar ini pada akhirnya menegaskan bahwa persoalan pemerintahan sangat ditentukan oleh dinamika sosial masyarakat. Tujuan implementasi kebijakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Karena itu, kajian sosiologi memiliki posisi penting untuk membaca bagaimana kebijakan bekerja, bagaimana birokrasi berinteraksi dengan masyarakat, serta mengapa kebijakan tertentu berhasil atau justru gagal menjawab kebutuhan publik.
Melalui kuliah pakar ini, publik tidak hanya diajak menggali birokrasi sebagai struktur administratif, tetapi juga melihatnya sebagai ruang sosial dan politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan, kapasitas institusi, serta partisipasi masyarakat. Perspektif tersebut menjadi penting bagi pengembangan kajian sosiologi yang mampu membaca persoalan pemerintahan secara kritis sekaligus memberi kontribusi pada penyelesaian persoalan nyata di masyarakat.
