PANENGAN, LAMPUNG SELATAN – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Rycko Menoza, kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Sarasehan Kebangsaan pada titik ketiga di Kabupaten Lampung Selatan. Bertempat di Balai Desa Klaten Gandri, Kecamatan Penengahan, pada Minggu (8/11/2026) pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, agenda kali ini menyoroti esensi MPR RI sebagai Penjaga Kedaulatan Rakyat.
Masih dalam payung tema besar “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, Rycko Menoza menekankan bahwa kedaulatan tertinggi negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kehadiran MPR RI bertujuan untuk memastikan setiap aspirasi masyarakat—termasuk suara warga yang berada di wilayah perdesaan—benar-benar didengar serta diperjuangkan di tingkat nasional.
Rycko menjabarkan bahwa posisi strategis MPR RI sebagai pengawal konstitusi berkorelasi erat dengan penjagaan kedaulatan rakyat. Lembaga ini mengemban mandat untuk mengawasi dan memastikan seluruh roda penyelenggaraan negara senantiasa berjalan lurus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Wadah Sinergi Lintas Sektor dan Penyerapan Aspirasi Bawah
Pelaksanaan sarasehan di Desa Klaten Gandri berlangsung dinamis dan menjadi ruang sinergi lintas sektor di tingkat lokal. Forum tersebut mempertemukan jajaran aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha lokal, hingga elemen pemuda untuk duduk bersama membahas kemajuan daerah.
Dalam sesi diskusi terbuka, warga setempat secara aktif menyuarakan berbagai aspirasi dan kebutuhan riil mereka, terutama yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur desa serta langkah-langkah penguatan ekonomi masyarakat.
Menanggapi antusiasme warga, Rycko Menoza menegaskan bahwa penyelenggaraan forum dialogis di tingkat akar rumput merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas MPR RI sebagai penjaga kedaulatan rakyat. Menurutnya, rumusan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran harus lahir dari proses mendengarkan langsung keluh kesah serta harapan masyarakat di lapisan bawah, bukan sekadar diputuskan dari balik meja ruang rapat di tingkat pusat.






