KUALA LUMPUR – Bencana kabut asap atau jerebu yang mengepung Malaysia selama berbulan-bulan kini memunculkan krisis baru di luar masalah kesehatan dan lingkungan. Retaknya hubungan harmonis masyarakat serumpun di ruang digital menjadi ancaman serius akibat eskalasi “perang” komentar antarnetizen yang terus meruncing setiap harinya.
Vakumnya penyelesaian konkret dari pemangku kebijakan antarnegara membuat publik mengambil alih panggung perdebatan. Platform media sosial kini dipenuhi dengan narasi saling tuding, ujaran kebencian, dan provokasi yang mengancam solidaritas negara bertetangga.
Merespons krisis sosial di ruang maya tersebut, pakar komunikasi dan Senior Lecturer di Taylor’s University Malaysia, Dr. Daniel Susilo, memaparkan perlunya pergeseran fokus penanganan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh sekadar mengurusi teknis pemadaman titik api di lapangan, tetapi juga harus segera memadamkan “api” konflik di ranah digital.
“Kondisi asap ini sudah berbulan-bulan terjadi di Malaysia tanpa ada titik terang. Di saat yang bersamaan, kita melihat perang dunia maya di antara warganet justru semakin memanas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah komunikasi diplomatik yang nyata dan terbuka antarnegara untuk meredam eskalasi ini,” ungkap Dr. Daniel Susilo, Sabtu.
Dr. Daniel menjelaskan, sentimen negatif yang dibiarkan liar di media sosial adalah bentuk frustrasi publik atas lambatnya respons negara. Ketika elite politik terlihat pasif, warganet cenderung meluapkan kemarahannya kepada masyarakat negara tetangga, menciptakan polarisasi yang destruktif.
“Publik butuh melihat bahwa pemerintah mereka benar-benar bekerja dan berkomunikasi dengan negara tetangga. Komunikasi diplomatik yang nyata ini akan menjadi sinyal penenang bagi masyarakat. Jika dibiarkan berlarut-larut, kerugiannya bukan hanya pada sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga hancurnya ikatan sosial dan psikologis masyarakat serumpun,” tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi, dialog bilateral dinilai harus segera dieksekusi dan hasilnya dikomunikasikan secara luas kepada publik. Transparansi mengenai siapa yang bertanggung jawab, langkah hukum apa yang sedang berjalan, dan bagaimana mitigasi ke depannya, diyakini akan secara otomatis menurunkan tensi perang warganet yang saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan.
